Century

Pengusul angket Century rapatkan barisan

Saturday, 28 November 2009

Pengusul angket Century rapatkan barisan JAKARTA - Pengusul (inisiator) hak angket rapatkan barisan menyusul adanya isu penggembosan usulan hak angket Bank Century oleh Partai Demokrat (PD). Rencananya para inisiator hak angket ini dari FPDI Perjuangan, FPKS, FPAN, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura akan berkumpul dan akan memberi keterangan pers, Minggu besok (29/11) di Restoran Pulau Dua, terkait adanya upaya penggembosan itu. Sejak Partai Demokrat menyatakan ikut pengajuan hak angket sejumlah inisiator hak angket mengalami kegelisahan. Terlebih ketika muncul adanya ambisi dari partai tersebut yang ingin memimpin Pansus Hak Angket Skandal Bank Century. Ditengarai masuknya PD dalam pansus cuma akan menggembosi hak angket. Adanya upaya penggembosan hak angket oleh Partai Demokrat itu dibenarkan oleh anggota DPR dari FPKB, Lily Wahid. Menurutnya, sekarang ini beredar SMS ke sejumlah anggota DPR yang isinya menyebutkan ’Demokrat sedang menggalang kekuatan untuk menggembosi hak agket’. ’’Saya tidak tahu apakah SMS itu benar atau tidak. Tapi yang pasti, benar atau tidak nya SMS itu, saya berharap agar pansus angket Century dipimpin oleh fraksi yang sejak awal mengusulkan penggunaan hak angket,"kata Lily. Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo. Menurutnya, sebaiknya pemilihan ketua pansus berdasarkan asas kepatutan, bukan proporsionalitas. "Asas kepatutan harus dijunjung tinggi dalam menetapkan siapa yang memimpin ketua hak angket, jangan mengunakan pendekatan yang mayoritas, apalagi yang mayoritas itu awalnya menolak keras keberadaan usulan hak angket,"katanya. Kalau Demokrat memaksakan kehendak, justru masyarakat akan curiga dan memeprtanyakan, ada apa ini? Apalagi hasil audit invesigasi BPK jelas adanya pelanggaran dan penyimpangan kewenangan dalam kasus Bank Century ini. Soal ikutnya Demokat dalam usulan hak angket, Tjahjo mengatakan, "Itulah politik," Menurutnya, dalam hak angket bisa mengorbankan siapa yang bertanggung jawab atau impeachment kepada presiden. Sehingga seharusnya dan koalisinya sebagai pendukung utama Presiden SBY menolak angket. ary-pu

[Kembali]